Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kementerian Perkim) Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menyediakan 5.000 unit rumah bagi daerah rawan bencana. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kolaborasi dengan BNPB

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa rumah-rumah tersebut akan disebar di beberapa pos penyiapan yang telah berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kita ada stok rumah yang mobile, sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik. Kami sudah berkoordinasi dengan BNPB agar rumah-rumah ini bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana saat diperlukan,” ungkap Fahri dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta.

Data dan Respons Cepat

Fahri juga menekankan pentingnya data yang akurat dan terkini untuk memastikan bantuan dapat diberikan dengan cepat dan tepat. “Kami sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu secara real-time,” tambahnya. Dengan adanya sistem data yang lebih baik, diharapkan respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, sehingga masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan.

Statistik Bencana di Indonesia

Menurut data terbaru dari BNPB, sepanjang tahun 2024, Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana. Dari jumlah tersebut, permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar 17 jenis infrastruktur yang rusak berat. Kerusakan infrastruktur ini mencakup 95 jembatan dan 26 tanggul yang mengalami kerusakan parah. Angka kerusakan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana BNPB hanya menerima usulan perbaikan untuk 33 jembatan dan delapan tanggul pada tahun 2019.

Instruksi untuk Pemerintah Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di wilayah masing-masing. “Kami mengundang pemda untuk segera mengecek infrastruktur fisik, seperti got dan drainase, agar tidak tersumbat dan dapat berfungsi dengan baik,” ujarnya. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi.

Pembangunan Berkelanjutan

Kementerian Perkim berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan rumah tersebut memenuhi standar yang aman dan berkelanjutan. Fahri menekankan bahwa rumah yang dibangun harus tahan terhadap bencana, terutama di daerah yang rawan gempa dan banjir. “Kami akan memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun dapat melindungi penghuninya dari ancaman bencana,” jelasnya.

Dengan penyediaan 5.000 rumah untuk daerah rawan bencana, Kementerian Perkim menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Kolaborasi dengan BNPB dan penggunaan data yang akurat akan mempercepat respons terhadap bencana, sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah rawan bencana di Indonesia.